The Single Best Strategy To Use For pajakbola

The Single Best Strategy To Use For pajakbola

Blog Article

Hal ini dikarenakan sesuai dengan Pasal 4A UU PPN pemain dan/atau pelatih bukan merupakan salah satu "barang" yang dikecualikan dari objek PPN.

Seperti layaknya semua masyarakat Indonesia yang telah memiliki penghasilan, seorang atlet juga merupakan wajib pajak. Artinya, atlet membayar dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima.

Misalnya, seorang atlet menerima penghargaan berupa bonus uang tunai sebesar Rp one hundred juta dari pemerintah.

Berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh atlet mempengaruhi perlakuan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan. Berikut adalah rincian perlakuan pajak bagi atlet berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan.

Seperti halnya dengan penyerahan barang dan/atau jasa lainnya, maka transfer pemain atau pelatih dan penjualan barang dagangan dalam dunia sepak bola juga terutang PPN.

Bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh 21 pemain bola dan atlet? Apakah mereka termasuk wajib pajak?

Adapun, dalam dunia olahraga sepak bola terdapat penjualan goods klub sepak bola yang dapat dikategorikan sebagai objek pajak. Sebab, omzet yang didapatkan dari klub sepak bola telah menyentuh angka Rp 4,8 miliar for every tahunnya, yang menandakan bahwa klub-klub tersebut sudah sepatutnya ditetapkan sebagai PKP. Dengan begitu klub sebagai PKP, maka atas penjualan items wajib dilakukan pemungutan PPN.

Jumlah akhir besaran pokok pajak terutang dipungut dari penikmat hiburan sebagai subjek pajak. Sementara penyelenggara hiburan pajakbola bertugas untuk memotong pajak dari transaksi yang dilakukan penikmat hiburan dan kemudian menyetorkan pajak terutang sebagai wajib pajak.

Semua masyarakat Indonesia yang telah memiliki penghasilan pada umumnya telah menjadi wajib pajak, dimana mereka wajib melaporkan dan membayarkan pajak atas penghasilan yang diterima.

Pajak penghasilan dari penerimanaan natura atau kenikmatan ini, akan ditanggung oleh pemberi kerja termasuk akan ditanggung oleh pemerintah.

Hal ini dikarenakan pekerjaan atlet tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) dalam waktu tertentu. Umumnya, kontrak dalam dunia olahraga adalah satu tahun, meski banyak atlet yang dikontrak untuk bermain dalam sebuah klub lebih dari satu tahun.

Namun, dikarenakan penghargaan yang diterima tersebut diberikan oleh pemerintah, maka pemotongan pajak atas penghargaan tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. Artinya, bonus atau penghargaan tersebut dapat dikecualikan dari pemotongan pajak.

Adanya upaya pemblokiran beberapa situs yang dilakukan oleh Kemenkominfo, menurut Yustinus juga berpeluang bagi Kepolisian Indonesia untuk mengendus tindak pidana perjudian, jika terbukti melanggar hukum.

Dengan begitu negara dapat lebih optimum dalam menyusun anggaran untuk membiayai pengeluaran negara dan turut mengatasi permasalahan jumlah pengangguran, karena banyak pihak yang terlibat dan membutuhkan tenaga pajakbola kerja.